MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI DUMAI

Jalan Raya Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp : (0765) 31076, Fax : 31076, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • Pengadilan Negeri Dumai
  • Keterbukaan Informasi Publik
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  • Pengaduan Online
  • Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Dumai melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
  • Pengadilan Negeri Dumai menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dan dipubilasikan untuk masyarakat.
  • Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai. siwas.mahkamahagung.go.id.

KETERBUKAAN INFORMASI

Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 1-144/KMA/2011 Selengkapnya...

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

(SIPP)

INFORMASI PERKARA LALU LINTAS

(TILANG)

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

(E-SKUM)

PENGADUAN

(SIWAS MA RI)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Perkara Lalu Lintas (Tilang) E-SKUM Pengaduan Online
Silahkan telusuri perkara anda disini. Lihat perkara lalu lintas (tilang) anda disini. Hitung biaya perkara perdata anda disini. Sampaikan pengaduan anda disini. 

BERITA TERKINI

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

AUDIT AKREDITASI TAPM BADILUM DI PENGADI…

14-11-2017 Hits:42 Berita Abdul Zoher

AUDIT AKREDITASI TAPM BADILUM DI PENGADILAN NEGERI DUMAI

AUDIT AKREDITASI TAPM BADILUM DI PENGADILAN NEGERI DUMAI                Dumai, 13 November 2017 Pengadilan Negeri Dumai kedatangan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Badilum Mahkamah Agung RI, adapun tujuan kedatangan Tim Akreditasi Penjaminan...

Selengkapnya..

PENGAWASAN AUDIT INTERNAL TAPM PENGADILA…

24-10-2017 Hits:112 Berita Abdul Zoher

PENGAWASAN AUDIT INTERNAL TAPM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

PENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL TAPMPENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PENGADILAN NEGERI DUMAI                  Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Pekanbaru melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin dan Selasa...

Selengkapnya..

PISAH SAMBUT KPN DAN KPA

16-10-2017 Hits:129 Berita Abdul Zoher

PISAH SAMBUT KPN DAN KPA

PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN NEGERIDAN KETUA PENGADILAN AGAMA   Sabtu, 14 Oktober 2017 bertempat di Ballroom Hotel Grand Zuri Dumai telah dilaksanakan Acara Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Dumai dari Bapak Tumpal...

Selengkapnya..

PENGUMUMAN

27 Jul 2016 09:25 - MatthewacefeFZ

Surat Kepala Biro kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor : 350/Bua.2/07/7/2016 [ ... ]

PengumumanSelengkapnya...
16 Mei 2012 11:00 - MatthewacefeFZ

 

 
PENEKANAN TERHADAP ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA RI

Jakarta-Humas MARI. Berdasarkan [ ... ]

PengumumanSelengkapnya...

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 096-1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 03 April 2014 perihal Permintaan Standar Operasional Prosedur, diminta kepada Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membuat Standar Operasional Prosedur seluruh pekerjaan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012.

Selengkapnya dapat diunduh dibawah ini :

Surat Pengantar

Surat Mahkamah Agung RI

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012

Contoh SOP

Format SOP

LEMBAR PENGESAHAN

Menindak lanjuti Surat Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Umum No. 231/DJU2/HM2.3/3/2014 tentang kelengkapan data SIMPEG, dimintakan kepada Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk melengkapi data pada aplikasi SIMPEG Badilum.

Selengkapanya dapat di unduh di bawah ini :

Surat Pengantar

Senin, 02 Desember 2013. Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penatausahaan dan Pengelolaan BMN terkait PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang penyusutan BMN berupa asset tetap pada entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aryaduta  Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum dan Operator SIMAK BMN dan SIMANTAP dari 14 (Empat Belas) Peradilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana agenda yang dibahas adalah tentang administrasi pengelolaan BMN berupa usulan penetapan status penggunaan barang, Penghapusan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga serta Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah.

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam sambutannya berkata bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar cita-cita Reformasi Birokrasi jilid II yang telah dilakukan pembaharuan bisa terwujud dan tercapai.  Kegiatan ini bertindak sebagai Narasumber adalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. Narasumber sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Tenaga Teknis. Mereka mensosialisasikan penggunaan Aplikasi SIMAK BMN 2013 dan Aplikasi SIMANTAP Versi 2.0.0. dan diikuti dengan serius oleh seluruh peserta.

TATA TERTIB DAN PESERTA UJIAN TES TERTULIS SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG RI DARI PELAMAR UMUM TAHUN ANGGARAN 2013


Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2013. Adapun surat tersebut mengenai Tata Tertib Ujian Tes Tertulis Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI dari Pelamar Umum dan Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013.


Mengenai Jadual, Lokasi Dan Peserta Tes Kompetensi Dasar Dan Tes Kompetensi Bidang Dalam Rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Pelamar Umum) Tahun Anggaran 2013 kami sampaikan lampirannya sebagai berikut.

Tata Tertib & Nama Peserta Ujian

TATA TERTIB DAN PESERTA UJIAN TES TERTULIS SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG RI DARI PELAMAR UMUM TAHUN ANGGARAN 2013


Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2013. Adapun surat tersebut mengenai Tata Tertib Ujian Tes Tertulis Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI dari Pelamar Umum dan Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013.


Mengenai Jadual, Lokasi Dan Peserta Tes Kompetensi Dasar Dan Tes Kompetensi Bidang Dalam Rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Pelamar Umum) Tahun Anggaran 2013 kami sampaikan lampirannya sebagai berikut.

Tata Tertib & Nama Peserta Ujian

  • PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  • DAFTAR PERKARA
  • PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi

TypographySebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut. .

Selengkapnya

SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara]

TypographySebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.


Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

TypographyMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..


Selengkapnya
Copyright ©2016 | Pengadilan Negeri Dumai