Pendaftaran Akun Advokat Secara Online
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDAFTARAN AKUN ADVOKAT SECARA ONLINE/DARING dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/2295/UM.01.10/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, bersama ini kami beritahukan kepada Advokat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai agar melakuka pendaftaran akun secara online/daring melalui aplikasi e-court pada tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Dokumen terkait :
- Pengumuman
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Akun Advokat Secara Online/Daring.
Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016
Surat Kepala Biro kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor : 350/Bua.2/07/7/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya .
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan peraturan Sekretaris Mahkamah diatas.
Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP
Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koorndinator Wilayah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Tentang pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI wilayah Provinsi Riau da Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut Kami Sampaikan Lampirannya.
Surat Edaran Dirjen Badilum Tentang Penegekan Disiplin Di Lingkungan Peradilan Umum
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor:2/DJU/kp.02.1/6/2014, tanggal 10 Juni Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Di Lingkungan Peradilan Umum dan Surat Edaran No.84/DJU/PP00/6/2014, tangal 5 Juni 2014 tentang Ketidakhadiran Tenaga Teknis Dalam Pemanggilan Pendidikan Dan Latihan Di Lingkungan Peradilan Umum.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya serta lampirannya perihal tersebut diatas.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Jakarta-Humas MARI. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami lampirkan surat perihal tersebut diatas (mtw/yku)