Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dumai
P E N G U M U M A N
Nomor : 1/UM/Peng.L/Posbakum/I/2019
Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian layanan pengadilan melalui Pos Bantuan Hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan Negeri Dumai akan melakukan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi sebagai berikut :
MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018
Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018.
Mahkamah Agung membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia.
Informasi selengkapnya sebagaimana lampiran pengumuman di bawah ini. (ds/rs.ah)
Pendaftaran Akun Advokat Untuk E-Court
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDAFTARAN AKUN ADVOKAT SECARA ONLINE/DARING dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/2295/UM.01.10/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, bersama ini kami beritahukan kepada Advokat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai agar melakuka pendaftaran akun secara online/daring melalui aplikasi e-court pada tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Dokumen terkait :
- Pengumuman
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Akun Advokat Secara Online/Daring.
Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016
Surat Kepala Biro kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor : 350/Bua.2/07/7/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya .
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan peraturan Sekretaris Mahkamah diatas.
Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP
Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koorndinator Wilayah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Tentang pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI wilayah Provinsi Riau da Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut Kami Sampaikan Lampirannya.