MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI DUMAI

Jalan Raya Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp : (0765) 31076, Fax : 31076, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • Pengadilan Negeri Dumai
  • Keterbukaan Informasi Publik
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  • Pengaduan Online
  • Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Dumai melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
  • Pengadilan Negeri Dumai menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dan dipubilasikan untuk masyarakat.
  • Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai. siwas.mahkamahagung.go.id.

Pendaftaran Akun Advokat Secara Online

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENDAFTARAN AKUN ADVOKAT SECARA ONLINE/DARING dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/2295/UM.01.10/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, bersama ini kami beritahukan kepada Advokat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai agar melakuka pendaftaran akun secara online/daring melalui aplikasi e-court pada tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Dokumen terkait :

  1. Pengumuman
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Akun Advokat Secara Online/Daring.

Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP

Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koorndinator Wilayah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Tentang pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI wilayah Provinsi Riau da Provinsi Kepulauan Riau.
Berikut Kami Sampaikan Lampirannya.

Download File

Surat Edaran Dirjen Badilum Tentang Penegekan Disiplin Di Lingkungan Peradilan Umum

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor:2/DJU/kp.02.1/6/2014, tanggal 10 Juni Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Di Lingkungan Peradilan Umum dan Surat Edaran No.84/DJU/PP00/6/2014, tangal 5 Juni 2014 tentang Ketidakhadiran Tenaga Teknis Dalam Pemanggilan Pendidikan Dan Latihan Di Lingkungan Peradilan Umum.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya serta lampirannya perihal tersebut diatas.

Surat dan Lampiran

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

Sample Image

 
Jakarta-Humas MARI. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami lampirkan surat perihal tersebut diatas (mtw/yku)

Copyright ©2016 | Pengadilan Negeri Dumai