PENDAFTARAN POSBAKUM 2024
PENGUMUMAN
Nomor: 1/HM1.1.1/Peng.L/Posbakum/XII/2024
Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan Negeri Dumai akan melakukan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi sebagai berikut:
- PAKET PEKERJAAN
| NAMA | : | Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dumai |
|---|---|---|
| LINGKUP | : | Memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Dumai sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 |
| NILAI TOTAL HPS | : | Rp 36.000.000 |
| SUMBER DANA | : | DIPA Pengadilan Negeri Dumai Tahun Anggaran 2023 |
- PELAKSANAAN PENGADAAN
| NAMA INSTANSI | : | Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA |
|---|---|---|
| ALAMAT | : | Jalan Raya Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau |
| TELEPON | : | (0765) 31030 |
| FAX | : | (0765) 31076 |
| : | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |
| WEBSITE | : | https://pn-dumai.go.id |
|
No. |
NAMA KEGIATAN |
HARI/TANGGAL |
WAKTU |
|
1 |
Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Klasifikasi |
5-12 Desember 2024 |
09.00 – 15.00 WIB |
|
2 |
Pengumuman Seleksi Administrasi |
16 Desember 2024 |
|
|
Wawancara Calon Pemenang |
19 Desember 2024 |
|
|
|
Pengumuman Pemenang |
20 Desember 2024 |
||
|
5 |
Penandatangan MoU dan SPK |
30 Desember 2024 |
- PERSYARATAN
- Berbentuk Badan Hukum;
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- Memiliki Akta Pendirian Lembaga;
- Memiliki Struktur Pengurusan Lembaga;
- Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
- Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- Memiliki minimal 1 orang advokat;
- Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- Apabila menyertakan mahasiswa bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Dumai, harus yang sudah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta praktik Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum; dan
- Lulus tes/evaluasi kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.